Nairobi, Kenya – Presiden Kenya, William Ruto, mengumumkan bahwa rancangan undang-undang (RUU) yang berisi kenaikan pajak dan kontroversial akan ditarik. Langkah ini diambil setelah protes besar-besaran yang menewaskan lebih dari 20 orang dan tekanan dari parlemen yang didesak oleh pengunjuk rasa untuk membatalkan RUU tersebut.
Rusuh Demo Latar Belakang Kontroversi
Rusuh Demo karena RUU kenaikan pajak yang di ajukan oleh pemerintahan William Ruto dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengatasi defisit anggaran. Namun, RUU ini mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan. Masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, dan partai-partai oposisi menentang RUU tersebut.
Para pengkritik berpendapat bahwa kenaikan pajak ini akan semakin membebani rakyat. Terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan inflasi yang tinggi. Mereka juga menuduh pemerintah tidak transparan dalam penggunaan dana publik. Hal ini semakin memicu ketidakpercayaan dan kemarahan di kalangan masyarakat.
Rusuh Demo Gelombang Protes dan Kekerasan
Sejak pengumuman RUU tersebut, gelombang protes terus meningkat di berbagai kota besar di Kenya. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kekerasan ketika aparat keamanan berusaha membubarkan massa. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi terjadi di beberapa tempat, mengakibatkan kerusakan properti dan jatuhnya korban jiwa.
Menurut laporan dari berbagai sumber, lebih dari 20 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam aksi protes tersebut. Kejadian ini mendapat perhatian internasional dan berbagai organisasi hak asasi manusia mengutuk penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan.
Respon Pemerintah dan Parlemen
Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Ruto akhirnya memutuskan untuk menarik kembali RUU kenaikan pajak tersebut. Dalam pidatonya, Ruto menyatakan bahwa keputusan ini di ambil untuk meredakan ketegangan dan mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah keuangan negara tanpa membebani rakyat.
Parlemen Kenya juga merespons dengan mengadakan sidang darurat untuk membahas situasi tersebut. Beberapa anggota parlemen mendesak agar di lakukan investigasi independen terkait bentrokan yang terjadi dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan.
Reaksi Masyarakat
Pengumuman penarikan RUU kenaikan pajak di sambut baik oleh sebagian besar masyarakat Kenya. Mereka berharap keputusan ini dapat membawa ketenangan dan stabilitas kembali ke negara tersebut. Namun, ada juga yang mengkritik langkah ini sebagai bentuk kelemahan pemerintah dalam menghadapi tekanan publik.
Kesimpulan
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas. Kenaikan pajak yang di usulkan tanpa adanya konsultasi yang memadai dengan berbagai pihak justru berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Ke depan, pemerintah Kenya di harapkan dapat lebih bijak dalam merumuskan kebijakan ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi rakyatnya.
