bagusplace.com – Filipina Klarifikasi: Tak Ada Kerja Sama ICC Tangkap Duterte. Berita mengenai penangkapan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sempat menghebohkan dunia internasional. Namun, pemerintah Filipina dengan tegas mengklarifikasi bahwa tidak ada kerja sama antara negara mereka dengan ICC terkait upaya penangkapan Duterte. Klarifikasi ini muncul di tengah isu yang berkembang seputar hak asasi manusia dan kebijakan perang terhadap narkoba yang di terapkan oleh Duterte selama masa pemerintahannya. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai pernyataan Filipina dan bagaimana hal ini berhubungan dengan hubungan negara tersebut dengan ICC.
Apa yang Dinyatakan Filipina Mengenai Kerja Sama dengan ICC
Pemerintah Filipina baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan ICC dalam hal penangkapan Rodrigo Duterte. Menurut juru bicara presiden, hal ini di dasari oleh keputusan Filipina yang sebelumnya menarik di ri dari kewajiban untuk bekerjasama dengan ICC pada tahun 2019. Keputusan tersebut di ambil karena ketidaksetujuan Filipina dengan mekanisme pengadilan internasional terkait penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang di lakukan selama perang terhadap narkoba.
Selain itu, Filipina juga menganggap bahwa ICC tidak berhak mengintervensi urusan domestik negara mereka. Dalam perspektif pemerintah Filipina, ICC seharusnya menghormati kedaulatan negara dan tidak terlibat dalam proses hukum internal yang sedang berlangsung di Filipina. Dengan demikian, klaim mengenai kerja sama antara Filipina dan ICC untuk menangkap Duterte di anggap tidak berdasar dan sepenuhnya di bantah.
Bagaimana Reaksi Dunia Internasional terhadap Pernyataan Filipina
Reaksi dunia internasional terhadap klarifikasi Filipina ini sangat beragam. Beberapa negara dan organisasi hak asasi manusia mendesak Filipina untuk bekerja sama dengan ICC, mengingat tuduhan terhadap Duterte terkait pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Mereka percaya bahwa ICC memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional.
Namun, ada pula pihak yang mendukung Filipina dalam menegaskan kedaulatannya. Beberapa negara dan tokoh internasional menghormati keputusan Filipina untuk tidak berkolaborasi dengan ICC. Dengan alasan bahwa setiap negara seharusnya memiliki kebebasan untuk menangani masalah hukum di dalam negeri tanpa campur tangan internasional. Terlepas dari perbedaan pandangan ini, klaim Filipina bahwa tidak ada kerja sama dengan ICC tetap menjadi perdebatan hangat.
Mengapa ICC Terlibat dalam Kasus Duterte
Sebelum klarifikasi Filipina, ICC mulai menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama perang melawan narkoba yang di canangkan oleh Duterte. Operasi ini, yang di mulai sejak Duterte menjabat pada 2016. Menewaskan ribuan orang, banyak di antaranya adalah individu yang di duga terlibat dalam peredaran narkoba. Aktivis hak asasi manusia menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
Pada tahun 2021, ICC mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan penyelidikan terhadap perang narkoba di Filipina. Dengan fokus pada pembunuhan yang terjadi selama operasi tersebut. Hal ini memicu ketegangan antara pemerintah Filipina dan ICC, karena Duterte berulang kali menegaskan bahwa perang narkobanya adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman kriminalitas. Pemerintah Filipina juga menyatakan bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan internal terkait kasus-kasus tersebut, dan tidak ada bukti yang mendukung klaim pelanggaran hak asasi manusia.
Apa Dampak Keputusan Filipina Bagi Hubungannya dengan Dunia Internasional
Keputusan Filipina untuk tidak bekerja sama dengan ICC tentunya memiliki dampak besar terhadap hubungan mereka dengan komunitas internasional. Banyak negara dan organisasi internasional yang memperhatikan bagaimana Filipina menangani masalah hak asasi manusia, terutama di bawah pemerintahan Duterte. Negara-negara Barat, khususnya, sangat kritis terhadap kebijakan Duterte yang di anggap melanggar hak-hak dasar individu.
Di sisi lain, Filipina memiliki sejumlah sekutu yang mendukung kedaulatan negara tersebut dalam menangani masalah domestik mereka. Dukungan ini sering kali datang dari negara-negara yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain. Dampak jangka panjang dari keputusan ini mungkin akan mempengaruhi hubungan di plomatik Filipina, baik dengan negara-negara Barat maupun negara-negara yang lebih mendukung kebijakan Duterte.
Kesimpulan
Pernyataan Filipina yang menegaskan bahwa tidak ada kerja sama dengan ICC untuk menangkap Duterte adalah langkah penting dalam mempertahankan kedaulatan hukum negara tersebut. Meskipun ada tekanan internasional, Filipina tetap pada keputusan untuk tidak berkolaborasi dengan ICC dalam kasus ini. Hal ini tentu saja menjadi bagian dari di namika yang lebih besar dalam hubungan internasional. Terutama terkait dengan hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri Filipina. Kedepannya, kita akan terus menyaksikan bagaimana situasi ini berkembang dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan Filipina dengan komunitas internasional.
